DPC PKB Kabupaten Majalengka

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan bangsa Kabupaten Majalengka

Righteous Kill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Quisque sed felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Etiam augue pede, molestie eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Hellgate is back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit ...

Post with links

This is the web2feel wordpress theme demo site. You have come here from our home page. Explore the Theme preview and inorder to RETURN to the web2feel home page CLICK ...

PKB Majalengka adakan Safari Idul Fithri


Majalengka--Program konsolidasi partai rupanya terus dilakukan DPC PKB Kabupaten Majalengka. Tak terkecuali pada momen idul fithri tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Majalengka menggelar Safari Idul Fithri ke sejumlah Kiyai tokoh PKB dan NU. Selama 2 (dua) hari - Selasa dan Jum'at - Sejumlah pengurus DPC dan Anggota Fraksi PKB DPRD Majalengka secara maraton melakukan shilaturrahmi ini.

Ikut dalam kegiatan ini, ketua Dewan Syura DPC KH. M. Endin Sholehuddin dan sekretarisnya K. Qosim Mubarok, Ketua Dewan Tanfidz Nasir, S.Ag, dan sekretarisnya Drs. Abdul Muin, Wakil Ketua Moh. Ade Romdlon, Wakil Sekretaris Asep Nurjaman. Dari Jajaran Fraksi PKB turut serta semua anggota fraksi, yaitu Ade Ganda Sasmita, A.Ma, Liling Ali Mukti, S.Sos, Ali Muchasin, Drs. Muhammad Jubaidi dan Aan Subarnas, SE.

Shilaturrahmi diawali dengan mengunjungi KH. Uju Djazuli Wakil ketua Dewan Syura DPC yang juga pengasuh Ponpes Miftahul Huda di Kecamatan Rajagaluh, kemudian Ketua PCNU Majalengka Drs. Saefulllah, Ph.B di kecamatan Leuwimunding, Rois Syuriyah PCNU KH. Ahmad Banani di Kecamatan Sumberjaya, Ketua PC Fatayat NU Ibu Hj, Minatul Maula di Ponpes Raudlatul Mubtadiin Kecamatan Palasah, Wakil Ketua Dewan Syura DPW PKB Jabar DR. KH. A. Sarkosi Subki di ponpes Mansyaul Huda Kadipaten, Anggota Dewan Syura DPC KH. Endang Iskandar di Ponpes Baribis Kecamatan Cigasong, Mantan Ketua Dewan Syura DPC tahun 1998 KH. Moh. Mukhlis di ponpes Al Ma'arif Kecamatan Maja, Anggota Dewan Syura DPC KH. Ayah Hamdi di Kecamatan Argapura, Anggota Dewan Syura KH. Zainuddin Dimyati di Ponpes Sabilul Mardiyah Kecamatan Sindangwangi, dan terakhir berkunjung ke Sesepuh PKB Jawa Barat KH. Mukhlas Dimyati di Ponpes Gedongan Cirebon.

Media ini yang turut serta dalam rombongan dapat merasakan kegembiraan para Kyai mendapat kunjungan shilaturrahmi para petinggi partai berlambang bola dunia ini. Umumnya mereka merasa bersyukur PKB Majalengka dapat menaikkan kursi 100% dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Mereka berpesan agar kekuatan politik PKB diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dengan tetap berpedoman kepada akhlak dan akidah Ahlussunnah waljamaah.

Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, S.Ag., seusai kegiatan ini mengemukakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan semenjak dia menjabat sebagai Ketua DPC PKB Majalengka Tahun 2007. Dirinya mengaku bershilaturrahmi kepada para Kyai PKB dan NU bertujuan untuk meminta wejangan dan do'a.

"Kami hanyalah pengurus atau khodim, beliau-beliaulah yang sesungguhnya memiliki hak paten PKB, kami wajib mengunjungi beliau2 untuk melaporkan perkembangan partai sekaligus memohon do'a dan wejangan, agar dalam ngurus partai ini tidak melenceng dari relnya", ungkap politisi alumnus Ponpes Tambakberas Jombang ini. (AS)



Yudha Sawala Majalengka--Banyaknya nada miring yang dilontarkan sekelompok masyarakat Majalengka terhadap penggunaan Hak Interpelasi Dewan mengundang Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag angkat bicara. Menurutnya, tudingan minor kepada Dewan tersebut adalah hal yang wajar dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Namun demikian, Nasir menduga mereka yang kontra terhadap interpelasi belum memahami substansi permasalahan yang dijadikan bahan interpelasi.

Kebanyakan pihak yang kontra terhadap Interpelasi, lanjut Ketua DPC PKB Majalengka ini, karena memandang kebijakan Bupati dalam masalah Galian C ini dari sisi penertibannya. Kebijakan Bupati yang membatasi ijin pertambangan Galian C dinilai sudah tepat karena sebagai upaya penyelamatan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

"Kalau penertiban galian C dimaksudkan sebagai upaya menyelamatkan kelestarian alam dan lingkungan hidup kami juga sepakat dan sangat kami dukung", katanya.

Namun permasalahannya, Bupati tidak konsisten terhadap kebijakannya tersebut. Satu sisi Bupati tidak memberikan ijin perpanjangan galian C kepada 39 perusahaan dengan alasan penyelamatan lingkungan hidup, namun pada sisi lain Bupati memberikan ijin kepada 7 (tujuh) pengusaha untuk membuka pertambangan tersebut. Parahnya lagi, terhadap 39 pengusaha Galian C tersebut pihak Pemkab tidak memberikan jawaban yang tegas apakah ijinnya akan dikabulkan atau ditolak, alias digantung di tengah-tengah.

"Bupati telah membuat surat Edaran tertanggal 10 Pebruari perihal penertiban usaha pertambangan yang isinya antara lain agar permohonan ijin usaha pertambangan tidak diproses sebelum diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang baru.
Namun pasca surat edaran tersebut, justru Bupati memberikan ijin kepada 7 pengusaha dari 46 yang mengajukan ijin. Dan yang 39 tidak diberikan jawaban yang jelas", tuturnya.

Masih menurut Nasir, kriteria galian C yang diberikan ijin dan yang tidak juga masih tidak jelas, karena menurut keterangan dari 39 pengusaha yang ijinnya masih digantung mereka telah menempuh segala prosedur dan persyaratan yang berlaku, dari mulai ijin/rekomendasi pemerintah desa dan kecamatan, surat tidak keberatan dari lingkungan sekitar galian, kajian amdal dari instansi terkait sampai pada rencana reklamasi.

Jadi lanjut Nasir, interpelasi ini bukan berarti dewan tidak sepakat dengan kebijakan Bupati yang sedang melakukan penertiban galian C demi pelestarian alam dan lingkungan hidup, melainkan ingin mendapat penjelasan langsung dari Beliau mengapa kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan terbuka. Karena akibat dari kebijakan Bupati yang tidak konsisten ini masih ada galian C yang beroperasi tanpa ijin dan tanpa pengawasan, iklim usaha dan investasi menjadi terganggu dan yang pasti masyarakat yang membutuhkan pasir, batu dan tanah urugan harus membelinya dengan harga lebih mahal atau bahkan harus ke luar daerah Majalengka.

"Pemikiran sederhananya, kalau ga boleh ya semuanya jangan diberikan ijin, kalau boleh ya semuanya yang memenuhi syarat harus diberikan ijin, jangan terkesan dipilah-pilah dengan alasan yang tidak jelas,
gitu aja kok repot" kata mantan ketua PMII Sdoarjo ini menirukan logat Gus Dur. (Nur)